Pengadilan PBB Desak Thailand-Kamboja Tarik Pasukan

Senin, 18 Juli 2011 18:02 wib

Militer Thailand

DEN HAAG - Pengadilan Internasional PBB (ICJ) mengambil keputusan mengenai konflik perbatasan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Sebelumnya, Kamboja menuntut penjelasan mengenai putusan ICJ 1969 silam mengenai konlfik perbatasan itu.

Kamboja memang sebelumnya meminta interpretasi atau penjelasan dari ICJ mengenai wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear. Sebelumnya ICJ sudah mengeluarkan putusan mengenai wilayah tersebut pada tahun 1969 dan kini terus menjadi perdebatan antara Thailand dan Kamboja.

Selain meminta penjelasan, Kamboja juga mendesak hakim menyetujui permintaan Kamboja agar Thailand menarik pasukannya dari wilayah perbatasan yang disengketakan. Ini juga termasuk melarang aktivitas militer Thailand disana.

Meskipun Thailand tidak mengklaim kepemilikan Kamboja atas Kuil Preah Vihear, Negeri Gajah Putih itu mengklaim memiliki tanah di sekitar kuil yang berusia 900 tahun tersebut. Tanah ini juga diklaim oleh Kamboja. Demikian diberitakan Al Jazeera, Senin (18/7/2011).

ICJ sendiri pada hari ini sudah memutuskan agar kedua negara untuk menarik pasukan mereka dari perbatasan yang disengketakan. ICJ juga meminta kedua belah pihak untuk menahan diri mengerahkan pasukan di wilayah tersebut.

Pemerintah Thailand sendiri sudah menegaskan akan mematuhi segala keputusan yang diambil oleh ICJ. Kedua negara saling berdebat di depan pengadilan yang dipimpin oleh Hakim Hisashi Owada. Pihak Kamboja diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hor Namhong dan Thailand diwakili oleh Duta Besarnya untuk Belanda Virachai Plasai.

Saat itu Menlu Hor Namhong mendesak ICJ untuk memerintahkan Thailand menarik pasukannya. Sementara Thailand meresponsnya dengan meminta ICJ menghapus kasus ini dari daftar pengadilan.

Pada Februari lalu PBB meminta gencatan senjata permanen setelah 10 orang terbunuh dari baku tembak dekat kuil. Namun imbauan gencatan senjata itu tidak digubris oleh kedua negara dan terus terlibat pertempuran.

Pada April lalu, 18 orang dilaporkan tewas ditembak dan memaksa 85 ribu warga sipil dievakuasi dari sekitar wilayah yang dipersengketakan.